BALI — Perkembangan teknologi digital tak hanya mengubah cara karya cipta diproduksi dan dinikmati, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam memastikan hak pencipta dan pemegang hak tetap terlindungi, termasuk soal distribusi royalti yang melintasi batas negara.
Layanan streaming, platform konten digital hingga kecerdasan artifisial (AI) kini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif global. Namun, semakin luasnya penggunaan karya di ruang digital juga membuat tata kelola royalti menjadi persoalan yang membutuhkan kolaborasi antarnegara.
Indonesia mengambil peran dalam pembahasan isu tersebut dengan menjadi tuan rumah Global Dialogue on Cross Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era, yang digelar di Bali pada 7–9 Oktober 2026.
Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum itu mempertemukan berbagai negara dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan pengelolaan royalti hak cipta di tengah perkembangan teknologi digital.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, pemanfaatan karya di ruang digital yang semakin tidak mengenal batas negara membutuhkan pendekatan kolaboratif.
“Forum ini menjadi ruang untuk bertukar pandangan dan mengidentifikasi peluang kerja sama dalam menghadapi tantangan pengelolaan royalti lintas negara,” ujar Hermansyah dalam wawancara di Gedung DJKI, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Tiga Persoalan Utama Disorot
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menjelaskan, dialog tersebut akan berfokus pada tiga isu utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas.
Ketiganya dinilai memiliki keterkaitan erat dalam memastikan informasi penggunaan karya, penghitungan dan distribusi royalti serta pertukaran data hak cipta dapat berjalan secara lebih efektif di antara negara.
“Transparansi diperlukan agar pencipta dan pemegang hak dapat memahami bagaimana royalti dihitung dan didistribusikan. Akuntabilitas memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penyelesaian masalah, sedangkan interoperabilitas mendukung pertukaran data dan informasi hak cipta secara lebih akurat,” jelas Agung.
Dalam pembahasan transparansi, peserta akan bertukar pengalaman mengenai keterbukaan data penggunaan karya, metode alokasi royalti, kebijakan potongan, hingga pelaporan dan rekonsiliasi pembayaran lintas negara.
Sementara itu, aspek akuntabilitas mencakup pengawasan sistem otomatis dan algoritma, penyelesaian royalti yang belum teralokasi, mekanisme audit serta penyelesaian sengketa.
Adapun interoperabilitas akan membahas standardisasi metadata, identifikasi karya dan pemegang hak, infrastruktur pertukaran data serta kerja sama teknis antarnegara.
AI Membawa Tantangan Baru
Tidak hanya persoalan sistem pembayaran dan distribusi royalti, perkembangan kecerdasan artifisial juga menjadi perhatian dalam dialog internasional tersebut.
AI menghadirkan kebutuhan baru terhadap kemampuan mengidentifikasi karya, menelusuri asal-usul karya, memastikan atribusi serta menyediakan informasi hak dan metadata yang diperlukan dalam proses lisensi maupun remunerasi.
“Perkembangan kecerdasan artifisial juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, terutama terkait identifikasi karya, metadata, atribusi, dan lisensi,” kata Agung.
Menurutnya, forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi juga membuka peluang kerja sama sukarela yang dapat ditindaklanjuti oleh para peserta.
Melibatkan Berbagai Negara dan Pemangku Kepentingan
Dialog yang berlangsung selama tiga hari tersebut melibatkan negara-negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) dari berbagai kelompok kawasan.
Di antaranya negara-negara Group of Latin American and Caribbean Countries, ASEAN, Central Asian, Caucasus and Eastern European Countries, Asia Pacific Group, serta African Union.
Forum juga melibatkan organisasi antarpemerintah, Collective Management Organization (CMO/LMK) dari sejumlah negara seperti Singapura, Jepang dan Tiongkok, serta pemangku kepentingan yang terakreditasi dalam Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR).
Pencipta, praktisi, akademisi dan pakar teknis turut dilibatkan dalam diskusi tematik untuk bertukar pengalaman terkait pengelolaan hak cipta dan royalti di tengah perubahan teknologi.
Bukan Untuk Membentuk Aturan Mengikat
DJKI menegaskan bahwa dialog tersebut bukan forum negosiasi untuk menghasilkan aturan atau komitmen hukum internasional yang bersifat mengikat.
Sebaliknya, hasil pembahasan akan dituangkan dalam Bali Chairs Summary, yang merangkum berbagai pembahasan, titik temu serta isu yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut.
Selain itu, forum juga akan menghasilkan Possible Pathways for Future Cooperation, yang memuat kemungkinan bentuk kerja sama sukarela antarnegara.
Kerja sama tersebut antara lain dapat mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, bantuan teknis, penelitian serta pengembangan interoperabilitas sistem.
Diharapkan Perkuat Tata Kelola Royalti
Bagi Indonesia, forum internasional ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan tata kelola royalti hak cipta di tingkat nasional.
Sementara bagi pencipta, pemegang hak dan pelaku industri kreatif, pertukaran pengalaman antarnegara diharapkan dapat mendorong pengelolaan royalti yang lebih transparan, akuntabel dan dapat diverifikasi.
Di tengah semakin luasnya penggunaan karya melalui platform digital serta berkembangnya teknologi AI, persoalan hak cipta kini tidak lagi berhenti pada batas wilayah suatu negara.
Karena itu, penguatan pertukaran data, transparansi pengelolaan dan kerja sama lintas negara menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem hak cipta yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.
(Red_FRT)
SulutFokus.Online — Fokus pada fakta, tajam dalam pemberitaan.