JAKARTA, SulutFokus.Online — Arahan Presiden untuk memperkuat rehabilitasi dan reedukasi terhadap warga binaan pengguna narkotika mulai ditindaklanjuti pemerintah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rencana pembentukan pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi di sejumlah lokasi, terutama bagi warga binaan yang masih berada dalam usia produktif.
Rencana itu dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menteri Hukum Supratman mengatakan pembahasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons persoalan over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.
“Hari ini kami sudah menggelar rapat dengan tujuh kementerian, terkait bagaimana caranya warga binaan kita di lembaga pemasyarakatan yang saat ini memang sudah over kapasitas. Presiden memberi arahan untuk melakukan rehabilitasi dan reedukasi, terkait dengan para pengguna narkotika di dalam lapas kita hari ini,” kata Supratman.
Tim Khusus Dibentuk
Hasil rapat tersebut menyepakati pembentukan tim kecil yang akan bekerja selama satu minggu. Tim ini bertugas merumuskan konsep dan kebijakan yang lebih konkret terkait pelaksanaan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika.
Supratman menyebut program tersebut akan menyasar warga binaan pengguna narkotika berdasarkan data yang tersedia, dengan perhatian khusus kepada mereka yang masih berada pada usia produktif.
“Alhamdulillah hari ini, kita sudah bersepakat, yang intinya nanti akan dilakukan pusat-pusat rehabilitasi dan pusat-pusat reedukasi terkait dengan pengguna narkotika, yang jumlahnya sesuai data dari Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Terutama sasarannya adalah mereka yang masih usia produktif,” ujar Supratman.
Tujuh Kementerian dan Lembaga Terlibat
Program tersebut dirancang melalui kerja lintas kementerian dan lembaga. Masing-masing pihak akan menjalankan peran sesuai dengan bidangnya.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menyiapkan data serta akses yang diperlukan. Sementara penyusunan kurikulum rehabilitasi dan pelatihan akan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Untuk aspek kesehatan dan rehabilitasi, pemerintah melibatkan Kementerian Kesehatan bersama Badan Narkotika Nasional.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilibatkan dalam pembahasan pemberdayaan warga binaan melalui proses reedukasi.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme turut hadir memberikan dukungan terkait pembinaan warga binaan dengan tindak pidana lainnya yang masih memungkinkan untuk dibina.
Warga Binaan Didorong Tetap Produktif
Pemerintah tidak hanya membahas aspek rehabilitasi. Program reedukasi juga diarahkan agar warga binaan tetap dapat menjalankan kegiatan produktif selama mengikuti proses pembinaan.
Menurut Supratman, konsep tersebut masih akan dirumuskan oleh tim kecil sebelum hasilnya disampaikan kepada Presiden.
“Saya rasa nanti minggu depan setelah tim kami bekerja, bagaimana memberdayakan (warga binaan) dalam proses reedukasi tadi, agar mereka itu bisa juga bekerja sambil menjalani prosesnya sebagai warga binaan, dan kami akan laporkan kepada bapak presiden hasilnya,” kata Supratman.
Tim kecil tersebut akan bekerja selama satu minggu untuk menyusun konsep yang lebih konkret. Hasil pembahasan kemudian akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.
Pemerintah menempatkan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan warga binaan, khususnya pengguna narkotika, sekaligus merespons persoalan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
(Red_FRT)