JAKARTA, SulutFokus.Online – Rendahnya tingkat komersialisasi paten nasional yang diperkirakan masih di bawah lima persen menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara hasil penelitian dan inovasi di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri.
Untuk menjembatani persoalan tersebut, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 untuk pertama kalinya. Kegiatan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada 3–5 November 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai kekayaan intelektual, khususnya paten, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber nilai ekonomi nasional.
Menurut Yusril, Indonesia memiliki kekayaan intelektual yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari seni, pertanian, kelautan, perikanan hingga industri berbasis sumber daya alam. Namun, potensi tersebut membutuhkan pelindungan hukum serta kemudahan pendaftaran agar dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai komersial.
Ia juga menyoroti belum optimalnya hubungan antara lembaga pendidikan tinggi dan dunia industri sehingga banyak hasil penelitian belum dapat diterapkan secara luas.
“Ada kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia industri yang menyebabkan banyak hasil penelitian belum dapat diterapkan atau diproduksi secara luas,” ujar Yusril, Selasa (3/11/2026).
Yusril menegaskan, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan kementerian, terutama yang membidangi industri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai karya akademis, tetapi dapat menjawab kebutuhan pasar.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti masih terbatasnya sumber daya manusia Indonesia yang menekuni bidang sains dan teknologi.
Ia mengungkapkan, proporsi lulusan perguruan tinggi Indonesia dari bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) masih berada di kisaran 22 persen. Angka tersebut masih di bawah Malaysia yang mencapai 40–43 persen dan Singapura sekitar 36 persen.
“Di Asia Tenggara, kita menempati hanya kurang lebih sekitar 22% dari total alumni kita yang mengambil bidang STEM. Kita tertinggal dari Malaysia yang angkanya sudah mencapai 40–43% alumni dari perguruan tingginya itu mengambil jurusan STEM. Kita tertinggal dengan Singapura, dengan 36% jumlah mahasiswa mereka yang mengambil STEM,” ungkap Supratman.
Menurutnya, penguatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem riset dan inovasi dari hulu hingga hilir.
Pemerintah, lanjut Supratman, telah mengalokasikan sekitar Rp10 triliun pada 2026 untuk mendukung berbagai kegiatan berbasis kekayaan intelektual, termasuk pembiayaan bagi inventor dan lembaga penelitian.
Permohonan Paten Dalam Negeri Masih Terbatas
Data DJKI Kementerian Hukum mencatat, sepanjang 2016–2025, permohonan paten dari dalam negeri baru mencapai 34,56 persen dari total permohonan yang masuk.
Di sisi lain, tingkat komersialisasi paten nasional diperkirakan masih di bawah lima persen. Artinya, pemanfaatan hasil inovasi untuk menghasilkan produk dan nilai ekonomi masih menghadapi tantangan besar.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, mengatakan kondisi tersebut memperlihatkan perlunya peningkatan kapasitas riset nasional sekaligus penguatan pemanfaatan paten oleh sektor industri.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas riset dan inovasi nasional, serta penguatan pemanfaatan paten untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ini masih jauh dibandingkan negara maju yang telah mencapai lebih dari 30 persen,” kata Hermansyah.
Ia menjelaskan, sepanjang 2026 DJKI telah melaksanakan empat kegiatan business matching yang mempertemukan para inventor dan pemegang paten dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dengan pelaku industri.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk mencocokkan teknologi hasil penelitian dengan kebutuhan pasar, sekaligus membuka peluang kerja sama melalui lisensi paten, kemitraan usaha, dan pengembangan teknologi.
Libatkan Lebih dari 3.000 Peserta
Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 mengangkat tema “Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan” dan diikuti lebih dari 3.000 peserta dari berbagai unsur, di antaranya pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, investor, lembaga keuangan, UMKM, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Selama tiga hari pelaksanaan, sejumlah agenda disiapkan, mulai dari pameran inovasi dan layanan paten, Patent Townhall Pitching, IP Valuation & IP Financing, berbagi praktik terbaik, Inspirasi Komersialisasi, hingga Dialog Kebijakan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, DJKI bersama Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) juga memberikan Indonesia Patent Awards sebagai bentuk penghargaan kepada para pelaku dalam ekosistem paten.
Penghargaan tersebut mencakup empat kategori, yakni Best Commercialization Model, Best Green and Blue Innovation Patent, Best Kategori Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi, serta Best Kategori Perorangan.
Melalui penyelenggaraan FBPI 2026, DJKI berharap tercipta kerja sama konkret antara inventor, pemegang paten, dan dunia industri. Bentuk kerja sama yang diharapkan meliputi lisensi paten, pengembangan teknologi bersama, penjajakan investasi, hingga akses pembiayaan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pelindungan paten sejak tahap awal proses inovasi agar hasil penelitian memiliki kepastian hukum dan peluang lebih besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan forum bisnis tersebut tidak berhenti pada pertemuan dan pameran semata, melainkan menghasilkan kemitraan nyata yang mampu meningkatkan pemanfaatan paten nasional di sektor industri.
(Red_FRT)