Scroll Untuk Baca Berita Gambar Konten
EUR to USD: 1.18122 +0.00170 (+0.14%) GBP to USD: 1.27450 +0.00230 (+0.18%) USD to JPY: 149.23 -0.15 (-0.10%) AUD to USD: 0.66890 +0.00050 (+0.07%) USD to CAD: 1.35670 -0.00080 (-0.06%) USD to CHF: 0.88340 -0.00030 (-0.03%) CNY to USD: 0.13860 +0.00010 (+0.07%) INR to USD: 0.01200 +0.00002 (+0.17%) IDR to USD: 0.000065 +0.0000001 (+0.15%) SGD to USD: 0.74230 +0.00040 (+0.05%) MYR to USD: 0.21450 +0.00020 (+0.09%) THB to USD: 0.02830 +0.00003 (+0.11%) VND to USD: 0.000042 +0.00000005 (+0.12%) KRW to USD: 0.000750 +0.000001 (+0.13%) BRL to USD: 0.19230 +0.00030 (+0.16%) MXN to USD: 0.05890 +0.00010 (+0.17%) RUB to USD: 0.01090 +0.00002 (+0.18%) ZAR to USD: 0.05340 +0.00004 (+0.08%) AED to USD: 0.27230 +0.00001 (+0.004%) SAR to USD: 0.26670 +0.00001 (+0.004%) TRY to USD: 0.03120 +0.00005 (+0.16%)

Reformasi Hukum Digenjot, Menkum Supratman Sederhanakan 195 Permenkum Menjadi 34


JAKARTA, SulutFokus.Online — Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) memperkuat agenda reformasi regulasi dengan menyederhanakan 195 Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) menjadi 34 peraturan. Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola regulasi yang lebih sederhana, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penyederhanaan peraturan merupakan kebutuhan penting untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Supratman, penataan regulasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jumlah peraturan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap ketentuan yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, mengurangi beban masyarakat dan dunia usaha, serta mendukung iklim investasi yang lebih baik.

“Penyederhanaan peraturan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Supratman.

Bagian dari Reformasi Hukum Nasional

Penyederhanaan Permenkum tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi hukum dan birokrasi yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam pelaksanaannya, Kemenkum mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi, penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah tumpang tindih aturan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Supratman juga menekankan pentingnya penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) atau analisis dampak regulasi. Pendekatan ini diperlukan untuk menilai konsekuensi suatu kebijakan sebelum peraturan diterapkan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih terukur dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk mendukung proses pembentukan, pengelolaan, hingga evaluasi peraturan perundang-undangan.

Manfaat bagi Masyarakat Jadi Tolok Ukur

Menkum mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi regulasi tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan berapa banyak peraturan yang berhasil disederhanakan.

Aspek yang lebih mendasar adalah dampaknya terhadap kepastian hukum, kemudahan pelayanan, efisiensi anggaran, serta berkurangnya beban administratif dan biaya yang harus ditanggung masyarakat maupun pelaku usaha.

“Keberhasilan penataan peraturan perundang-undangan tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah peraturan. Ukurannya adalah meningkatnya kepastian hukum, berkurangnya beban dan biaya bagi masyarakat serta dunia usaha, membaiknya iklim investasi, dan meningkatnya efisiensi anggaran,” tegasnya.

Penekanan tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi perlu diikuti dengan evaluasi terhadap penerapan aturan di lapangan. Dengan demikian, penyederhanaan tidak berhenti pada penataan administrasi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Supratman berharap Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun regulasi yang efektif, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.

“Ukuran keberhasilan transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan adalah seberapa besar manfaatnya bagi rakyat: pelayanan publik yang lebih mudah, investasi yang lebih lancar, dan keadilan yang lebih mudah dijangkau,” pungkasnya.

Perkuat Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana

Selain membahas reformasi regulasi, forum tersebut juga menjadi momentum penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Implementasi KUHP dan KUHAP.

Kesepakatan ini melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penandatanganan SKB tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan pelaksanaan tugas antarlembaga dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam implementasi KUHP dan KUHAP.

Melalui penyederhanaan regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan, pemerintah diharapkan dapat membangun sistem hukum yang lebih terintegrasi, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap keadilan.


(Red_FRT)

SulutFokus.Online — Mengawal Fakta, Menyuarakan Kepentingan Publik.


Baca Juga
Baca Juga
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak