BALI, SulutFokus.Online – Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru bagi dunia jurnalistik, terutama terkait pelindungan hak cipta, kepastian hukum, serta pembagian nilai ekonomi dari karya yang diproduksi insan pers.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era yang berlangsung di The Patra Hotel, Bali, pada 9–11 Oktober 2026.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutan kuncinya pada 10 Oktober 2026 menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak dan nilai ekonomi karya jurnalistik.
“Teknologi harus berkembang, tetapi perkembangan teknologi tidak boleh membuat nilai atas karya manusia menjadi semakin tidak terlihat.”
Menurut Supratman, kemudahan produksi dan penyebaran informasi melalui platform digital telah membuat karya jurnalistik menjangkau masyarakat lintas negara. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan dalam memastikan penggunaan, distribusi, dan pemanfaatan komersial konten tetap menghormati hak pencipta maupun pemegang hak.
Ia menekankan bahwa pelindungan karya jurnalistik bukan hanya menyangkut kepentingan ekonomi perusahaan media dan jurnalis. Lebih dari itu, keberlangsungan karya jurnalistik turut berpengaruh terhadap kualitas demokrasi serta akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan tepercaya.
“Dalam konteks ASEAN, tantangannya menjadi lebih kompleks. Karya jurnalistik tidak lagi berhenti pada batas wilayah negara,” lanjutnya.
Indonesia Dorong Kerja Sama Regional
Menghadapi tantangan lintas negara tersebut, Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional ASEAN melalui tiga aspek utama, yakni transparansi penggunaan karya jurnalistik, remunerasi yang adil dan proporsional, serta interoperabilitas data dan sistem pengelolaan hak cipta lintas negara.
Ketiga aspek tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola pemanfaatan karya jurnalistik yang lebih transparan, sekaligus memberikan kepastian bagi para pemegang hak ketika konten digunakan di berbagai yurisdiksi.
Isu ini menjadi semakin penting seiring berkembangnya model bisnis digital yang memanfaatkan konten untuk menarik perhatian pengguna, mengumpulkan data, serta menghasilkan pendapatan iklan.
Dewan Pers Soroti Ketimpangan Nilai Ekonomi
Dari perspektif industri pers, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti persoalan ketimpangan pembagian nilai ekonomi dalam ekosistem digital.
Menurutnya, perusahaan platform digital dapat memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi konten dan perhatian masyarakat. Sementara itu, jurnalis serta organisasi media yang menghasilkan karya belum tentu memperoleh kompensasi yang sepadan.
“Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika orang-orang yang menyelidiki realitas tidak memperoleh kompensasi yang layak atas realitas yang mereka hasilkan, sementara pihak yang mendistribusikan, mengumpulkan, dan memonetisasi karya tersebut memperoleh bagian nilai ekonomi yang tidak proporsional,” tegas Komaruddin.
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut etika dan keberlanjutan industri jurnalistik.
Apabila media tidak memiliki fondasi ekonomi yang memadai, kemampuan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, melakukan peliputan mendalam, dan mendukung kehidupan demokrasi berpotensi ikut terdampak.
Komaruddin juga menyoroti penggunaan karya jurnalistik untuk pengembangan teknologi AI. Teknologi tersebut dapat merangkum, menerjemahkan, merekomendasikan, hingga menghasilkan konten dengan memanfaatkan hasil kerja intelektual manusia yang telah dihimpun selama bertahun-tahun.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hak para pembuat karya diakui dan bagaimana manfaat ekonomi dari pemanfaatan konten tersebut dapat dikelola secara adil.
Penggunaan Karya oleh AI Perlu Memperhatikan Hak
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak atas karya jurnalistik dan kejelasan sumber informasi di tengah perkembangan platform digital serta AI generatif.
Ia menjelaskan bahwa karya jurnalistik dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem AI melalui proses crawling, scraping, dan pengolahan data. Karena itu, perkembangan teknologi perlu diikuti dengan pembahasan mengenai pengakuan, pelindungan, dan penghargaan yang layak bagi jurnalis maupun organisasi media.
“Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, membuka peluang baru, tetapi juga menghadirkan pertanyaan mengenai pengakuan, pelindungan, dan penghargaan yang layak bagi jurnalis serta organisasi media,” ujar Fifi.
Menurut Fifi, kebijakan yang dikembangkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak pencipta dan pemegang hak, kebebasan berekspresi, serta kepentingan publik.
Di Indonesia, pelindungan hak cipta berjalan berdampingan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Kedua instrumen tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi berkaitan dalam upaya mendorong penghormatan terhadap karya jurnalistik dan pengelolaan nilai ekonominya secara adil serta transparan.
Fifi juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan perusahaan media tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepercaya dan beragam.
Forum ASEAN Bahas Arah Kebijakan Pelindungan Pers
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang diskusi mengenai berbagai pilihan kebijakan untuk melindungi karya jurnalistik dalam rezim hak cipta.
Pembahasan mencakup kemungkinan pengaturan hak terkait bagi penerbit pers serta tantangan pemanfaatan karya oleh platform digital dan teknologi kecerdasan artifisial.
Forum yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti 45 peserta, terdiri atas perwakilan dewan pers dan pemimpin redaksi media dari Indonesia serta sejumlah negara ASEAN, akademisi, dan pakar hukum kekayaan intelektual.
“Kami berharap diskusi bersama para pemangku kepentingan di kawasan ASEAN dapat memperkaya perspektif mengenai status hukum dan praktik perlindungan karya jurnalistik, sehingga menjadi bahan bagi penguatan kebijakan ke depan,” ujar Hermansyah.
Melalui forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai tantangan hukum dan praktik pelindungan karya jurnalistik di tengah perubahan teknologi dan model bisnis media.
Hormati Hak Cipta dalam Pemanfaatan Karya Jurnalistik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengajak insan pers, organisasi media, platform digital, dan masyarakat untuk menghormati hak cipta dalam setiap pemanfaatan karya jurnalistik.
Penggunaan karya perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kebutuhan izin atau lisensi apabila dipersyaratkan, serta pencantuman atribusi dan sumber secara tepat.
Pencatatan hak cipta melalui layanan DJKI juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembuktian kepemilikan apabila terjadi sengketa. Meski demikian, hak cipta pada prinsipnya timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan semata-mata karena pencatatan.
Pembahasan di Bali ini menempatkan satu persoalan penting bagi masa depan industri media: bagaimana inovasi teknologi tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan hak, kontribusi, dan keberlanjutan ekonomi para pembuat karya jurnalistik.
Penguatan kerja sama regional, kepastian hukum, serta tata kelola penggunaan konten yang transparan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang inovatif sekaligus menghormati karya jurnalistik.
(Red_FRT).