BITUNG, SULUTFOKUS.ONLINE – Sejumlah isu sensitif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi materi pembahasan dalam kegiatan Bapelkum Goes To Campus yang digelar Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Bitung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Petra Bitung, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini menjadi sarana edukasi hukum bagi mahasiswa, khususnya untuk memahami substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, termasuk ketentuan mengenai kohabitasi serta penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung, Sudarsono, bersama Ketua STIE Petra Bitung, Ratna Taliupan, membuka kegiatan tersebut. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman hukum di lingkungan perguruan tinggi sekaligus mendorong generasi muda agar lebih sadar terhadap hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Bapelkum Bitung menghadirkan dua pemateri, yakni Abdul Majid Ode dan Gloria Indaini Makahanap. Keduanya membahas sejumlah pembaruan dalam sistem hukum pidana nasional serta ketentuan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial dan kebebasan berekspresi.
Kohabitasi Diatur dalam KUHP Nasional
Salah satu materi yang menarik perhatian adalah ketentuan mengenai kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP.
Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan kohabitasi dapat dikenai pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Namun, ketentuan ini merupakan delik aduan, sehingga proses penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak menurut undang-undang.
Pihak yang dapat mengajukan pengaduan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi pihak yang tidak terikat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 412 KUHP.
Penjelasan mengenai aturan ini penting agar mahasiswa memahami bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksinya, tetapi juga mekanisme hukum serta pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
Bahas Pasal tentang Kehormatan Presiden dan Wakil Presiden
Selain kohabitasi, pembahasan juga menyentuh Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP yang mengatur penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 218 mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Sementara itu, Pasal 219 mengatur penyebarluasan melalui tulisan, gambar, rekaman, maupun sarana teknologi informasi yang memuat penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Meski demikian, pemahaman terhadap ketentuan ini perlu disertai penjelasan mengenai perlindungan kebebasan berekspresi. Pasal 218 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Dengan demikian, kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum tidak serta-merta dapat disamakan dengan tindak pidana. Penilaian terhadap suatu perbuatan harus mengacu pada unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan tersebut juga perlu dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan yang diucapkan pada 12 Agustus 2026, MK menegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dorong Mahasiswa Kritis dan Bertanggung Jawab
Kegiatan yang diikuti mahasiswa aktif STIE Petra Bitung ini diharapkan dapat memperluas wawasan peserta mengenai perkembangan hukum pidana di Indonesia.
Melalui pemaparan materi dan diskusi, mahasiswa diajak memahami norma hukum, ancaman pidana, mekanisme pengaduan, serta hubungan antara kewajiban menaati hukum dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Pemahaman tersebut menjadi penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang membuat penyampaian pendapat dan penyebaran informasi semakin mudah dilakukan. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan kebebasan berekspresi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
Melalui program Bapelkum Goes To Campus, Balai Pelatihan Hukum Bitung menegaskan komitmennya untuk mendekatkan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama kalangan akademisi dan generasi muda.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan kampus, tetapi juga mendorong mahasiswa menjadi agen penyebarluasan informasi hukum yang benar di tengah masyarakat.
Dengan pemahaman hukum yang memadai, generasi muda diharapkan mampu bersikap kritis, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara bertanggung jawab.
(Red_FRT)
SulutFokus.Online — Tajam Mengulas, Akurat Memberitakan.