BALI, SulutFokus.Online — Nilai royalti digital dunia mencapai 5,14 miliar euro atau setara Rp103,16 triliun pada 2024. Di tengah besarnya perputaran uang tersebut, Indonesia mengambil momentum untuk mendorong perubahan tata kelola royalti hak cipta lintas negara agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi pencipta.
Langkah itu mengemuka dalam Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era yang berlangsung di Bali, 7–9 Oktober 2026. Forum internasional yang diinisiasi Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum ini mempertemukan delegasi dari 35 negara, organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, pencipta, pelaku industri, pakar, dan pemangku kepentingan lainnya.
Persoalan yang dibahas bukan sekadar besarnya nilai royalti, melainkan bagaimana memastikan hak ekonomi pencipta tetap terlindungi ketika karya mereka dinikmati di berbagai negara melalui platform digital.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem pengelolaan royalti yang mampu mengikuti pergerakan karya tanpa terhambat batas geografis.
“Kami berupaya mendorong adanya aturan main dan sistem bersama, agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara ini dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil,” kata Supratman.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk menjawab tantangan ekonomi kreatif di era digital. Sebab, ketika karya dapat diakses lintas negara dalam hitungan detik, pengelolaan hak ekonomi penciptanya juga dituntut bergerak lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Supratman, persoalan royalti lintas negara tidak cukup diselesaikan melalui aturan hukum semata. Koordinasi antarlembaga serta kemampuan sistem informasi untuk saling terhubung menjadi faktor penting dalam memastikan hak pencipta tetap terlindungi.
“Ketika karya dapat dinikmati di berbagai negara melalui platform digital, tata kelola royalti juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut,” ujarnya.
Rp103 Triliun Berputar, Akurasi Data Jadi Sorotan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan royalti global, yakni belum optimalnya pertukaran informasi antarsistem.
Ketidaklengkapan data kepemilikan, perbedaan metadata, dan sistem informasi yang belum terhubung dapat menyulitkan proses identifikasi karya, pencocokan penggunaan, hingga penyaluran royalti kepada pemegang hak yang tepat.
“Friksi dalam royalti lintas batas jarang sekali merupakan sengketa mengenai hukum hak cipta. Tantangan utamanya adalah pertukaran informasi,” kata Hermansyah.
Tantangan tersebut menjadi semakin penting ketika satu karya digunakan di berbagai wilayah dengan mekanisme pencatatan dan pelaporan yang berbeda. Tanpa data yang akurat dan dapat dipertukarkan, proses penghitungan serta distribusi royalti berisiko menghadapi keterlambatan dan kesulitan rekonsiliasi.
Data Konfederasi Internasional Perhimpunan Pencipta dan Komposer (CISAC) yang dipaparkan dalam forum mencatat penerimaan royalti organisasi pengelola hak pencipta di dunia mencapai 13,97 miliar euro atau sekitar Rp278 triliun pada 2024.
Dari jumlah itu, sekitar 37 persen atau 5,14 miliar euro berasal dari sektor digital, setara dengan Rp103,16 triliun. Penerimaan royalti tersebut masih terkonsentrasi di kawasan Eropa dan Amerika Utara.
Besarnya angka itu memperlihatkan bahwa pengelolaan royalti digital telah menjadi persoalan ekonomi global yang membutuhkan koordinasi lintas negara, bukan sekadar pembenahan administrasi di tingkat nasional.
Tiga Pilar yang Dipertaruhkan
Dalam forum di Bali, terdapat tiga pilar yang menjadi fokus pembahasan, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem.
Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada pemegang hak mengenai penggunaan karya dan pengelolaan royalti. Akuntabilitas menuntut kejelasan tanggung jawab pada setiap tahapan pengelolaan. Adapun interoperabilitas memungkinkan sistem yang berbeda bertukar informasi secara andal.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Data yang lengkap perlu didukung sistem yang dapat berkomunikasi, sedangkan proses penghimpunan dan distribusi royalti membutuhkan mekanisme yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di tingkat internasional, World Intellectual Property Organization (WIPO) turut mendorong penerapan tata kelola yang baik dalam manajemen kolektif melalui publikasi dan bantuan teknis.
Indonesia sendiri memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
Kerangka tersebut mencakup mekanisme pengelolaan royalti serta dukungan infrastruktur data, termasuk Pusat Data Lagu dan Musik dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).
Indonesia Dorong Keterhubungan Royalti Global
Hermansyah menyebut keterhubungan sistem sebagai salah satu kunci untuk memperkuat ketertelusuran royalti, mulai dari penggunaan karya hingga manfaat ekonominya diterima pemegang hak.
Indonesia juga tengah mengembangkan Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) serta sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung keterhubungan dengan ekosistem royalti global.
“Interoperabilitas hanya membutuhkan sistem yang dapat berkomunikasi dengan andal. Saat ini, banyak pasar berkembang kekurangan infrastruktur TI untuk memproses data digital dalam jumlah besar,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur teknologi menjadi perhatian tersendiri karena kemampuan pengelolaan data tidak merata di setiap negara. Karena itu, upaya membangun sistem yang saling terhubung perlu mempertimbangkan kesiapan teknologi dan kerangka hukum masing-masing yurisdiksi.
Sebelumnya, Indonesia telah mengajukan gagasan penguatan tata kelola royalti melalui Indonesian Proposal dalam Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO.
Pembahasan proposal tersebut akan berlanjut dalam forum SCCR. Adapun dialog di Bali menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan mengidentifikasi solusi praktis yang dapat dikembangkan secara sukarela, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum masing-masing negara.
Jangan Sampai Karya Mendunia, Royalti Sulit Ditelusuri
Perkembangan platform digital telah memperluas jangkauan karya musik dan karya kreatif lainnya ke pasar internasional. Namun, perluasan distribusi tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengelolaan royalti yang mampu memastikan hak ekonomi pencipta tetap diperhitungkan.
Tantangan ke depan bukan hanya mempercepat distribusi karya, tetapi juga memastikan data penggunaan tercatat dengan baik, kepemilikan hak teridentifikasi secara akurat, dan proses penyaluran royalti dapat ditelusuri.
Hermansyah menegaskan, pembenahan tata kelola diperlukan agar kemajuan teknologi tidak berhenti pada kemudahan penyebaran karya, tetapi turut memperkuat keadilan ekonomi bagi para pencipta.
“Teknologi telah mendemokratisasi distribusi karya musik. Tugas kita sekarang adalah memastikan struktur tata kelola kita mendemokratisasi remunerasi untuk karya-karya tersebut,” pungkas Hermansyah.
Melalui forum yang melibatkan 35 negara tersebut, Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional untuk membangun tata kelola royalti digital yang lebih terbuka, terhubung, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya, memastikan nilai ekonomi karya kreatif dapat dikelola secara lebih adil di tengah pasar digital yang terus berkembang.
(Red_FRT)
SulutFokus.Online — Tajam Mengulas, Akurat Memberitakan.